Skip to content

Daftar Perizinan yang telah diterbitkan Ditjen Minerba (6 September 2013)

Daftar Perizinan yang telah diterbitkan Ditjen Minerba (6 September 2013)
Dalam rangka peningkatan pelayanan publik di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, khususnya untuk pelayanan perizinan/rekomendasi maka bersama ini kami sampaikan daftar perizinan/rekomendasi yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Untuk mendownload daftar disini

http://minerba.esdm.go.id/public/18596c/Daftar-Perizinan-yang-telah-diterbitkan-Ditjen-Minerba-(6-September-2013)/

Pengumuman C and C ke – 9 (sembilan)

Pengumuman C&C Tahap Ke IX
PENJELASAN TAMBAHAN TERHADAP
PENGUMUMAN REKONSILIASI IUP 

Pada hari ini diumumkan CNC Tahap ke-sembilan sebagaimana terlampir yang memenuhi ketentuan pada Undang-Undang 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 23 Tahun 2010 , antara lain :
Wilayah IUP tidak tumpang tindih; 
Dokumen SK IUP sesuai ketentuan yang berlaku. 
Bagi IUP yang diumumkan, dalam waktu 30 hari setelah pengumuman ini wajib melengkapi persyaratan sesuai tahap kegiatan : 
Tahapan Eksplorasi : 
Menyampaikan bukti setor iuran tetap sampai dengan tahun terakhir dan laporan eksplorasi. 
Tahapan Operasi Produksi : 
Menyampaikan persetujuan UKL, UPL/AMDAL, beserta dokumennya. 
Menyampaikan laporan eksplorasi lengkap dan studi kelayakan. 
Menyampaikan bukti setor pembayaran iuran tetap dan iuran produksi (royalti) sampai dengan tahun terakhir. 
Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan pemegang IUP tidak menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka pemegang IUP tidak akan diberikan sertifikat clear and clean. 
Bagi IUP yang belum diumumkan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara masih melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dari pemberi izin dan akan dilakukan pengumuman secara bertahap bagi IUP yang sudah memenuhi syarat. 
Pengumuman CNC ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penentuan C&C ini dan ditemukan fakta baru yang menyatakan bahwa IUP-nya tidak C&C, maka akan dilakukan perbaikan dan ralat pengumuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal Juli 2013 
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara 

Thamrin Sihite

Untuk mengunduh daftar IUP CNC tahap ke-sembilan klik disini

http://minerba.esdm.go.id/public/18216c/Pengumuman-C&C-Tahap-Ke-IX/

Permen ESDM No. 17/2013 tentang Pembelian Listrik oleh PLN dari PLTSF (Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik)

Bagi kalangaan industri energi terbarukan (renewable energy) khususnya yang berkaitan dengan energi yang bersumber dari Tenaga Surya atau matahari ada hal yang penting yakni keluarnya Permen ESDM No. 17/2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik

PLTSF adalah listrik yang mengubah energi matahari menjadi listrik dengan menggunakan modul fotovoltaik

Aturan ini keluar dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional melalui pemanfaatan energi surya yang ramah lingkungan. Untuk itu  pemerintah menugaskan PLN untuk membeli tenaga listrik dari PLTS Fotovoltaik

Tentunya pembeliannya ada aturan yang ketat yakni Pembelian berdasarkan Kuota kapasitas.  Kuota kapasitas PLTSF adalah jumlah maksimum kapasitas PLTSF yang dapat diinterkoneksikan pada suatu sistem/subsistem jaringan tenaga listrik milik PLN

PLN akan mengatur kuota kapasistas PLTSF atas dasar itulah tender dilakukan. Yang mengikuti tender adalah Badan Usaha yakni badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, dan koperasi yang berusaha di bidang penyediaan listrik. Tender banyak disyaratkan dilakukan melalui Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi ESDM, baru nanti “PPA” dilakukan antara Badan Hukum dengan PLN. Apabila pemenang lelang sudah diumumkan maka PLN wajib membeli listrik dari Badan Hukum.

Begitu banyak yang disyaratkan kepada Badan Hukum dalam mengikuti lelang termasuk berbagai kewajiban apabila Badan Hukum memenangkan tender. Maka apabila kewajiban tidak dipenuhi berbagai denda termasuk dari pengurangan tarif listrik yang sudah dijanjikan sampai penghentian kontrak dapat terjadi.

Adapun pembelian listrik untuk semua kapasitas terpasang ditetapkan dengan dengan harga patokan tertinggi adalah USD 25 sen/kWh. Jika PLTSF menggunakan modul fotovoltaik dengan tingkat komponen dalam negeri sekurang-kurangnya 40%, diberikan insentif dan ditetapkan dengan harga patokan tertinggi sebesar US$30 sen/kWh

(19 Juli 2013)

Ditandatangani prasasti 6 Smelter Nikel di Sulawesi Tenggara

Selamat atas ditandatanganinya 6 prasasti proyek smelter pengolahan biji nikel untuk ditingkatkan nilai tambahnya yang akan dibangun di Sulawesi Tenggara oleh Wamen ESDM pada 25 April 2013 yaitu :

1. PT Modern Group
2. PT Kembar Mas
3. PT BS Group
4. PT Jilin Smelting Indonesia
5. PT Jian Metal Indonesia
6. PT Elit Kharisma Utama

Semoga segera dibangun.

(4 Mei 2013)

Pengaturan tentang Energi Baru Terbarukan (Renewable Energy) di Indonesia

Sampai awal tahun 2013 ini pengaturan tentang energi baru terbarukan secara khusus masih diatur pada Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Perpres ini bertujuan untuk  menjamin keamanan pasokan energi dalam negeri dan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Beberapa hal yang diatur dalam Perpres No. 5 Tahun 2006 adalah :

Energi adalah daya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan meliputi listrik, energi mekanik dan panas.

Sumber energi adalah sebagian sumber daya alam antara lain berupa minyak dan gas bumi, batubara, air, panas bumi, gambut, biomasa dan sebagainya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan sebagai energi.

Energi baru adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari energi terbarukan maupun energi tak terbarukan, antara lain : Hidrogen, Coal Bed Methane, Coal Liquifaction, Coal Gasification dan Nuklir.

Energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumberdaya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain : panas bumi, biofuel, aliran air sungai, panas surya, angin, biomassa, biogas, ombak laut, dan suhu kedalaman laut.

Diversifikasi energi adalah penganekaragaman penyediaan dan pemanfaatan berbagai sumber energi dalam rangka optimasi penyediaan energi. 

Konservasi energi adalah penggunaan energi secara efisien dan rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang memang benar-benar diperlukan.

Sumber energi alternatif tertentu adalah jenis sumber energi tertentu pengganti Bahan Bakar Minyak.

Elastisitas energi adalah rasio atau perbandingan antara tingkat pertumbuhan konsumsi energi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Harga keekonomian adalah biaya produksi per unit energi termasuk biaya lingkungan ditambah biaya margin. 

Sasaran Kebijakan Energi Nasional adalah :

a. Tercapainya elastisitas energi lebih kecil dari 1 (satu) pada tahun 2025.

b. Terwujudnya energi (primer) mix yang optimal pada tahun 2025, yaitu peranan masing-masing jenis energi terhadap konsumsi energi nasional :

1)  minyak bumi menjadi kurang dari 20% (dua puluh persen).

2)  gas bumi menjadi lebih dari 30% (tiga puluh persen).

3)  batubara menjadi lebih dari 33% (tiga puluh tiga persen).

4)  biofuel menjadi lebih dari 5% (lima persen).

5)  panasbumimenjadilebihdari5%(limapersen).

6)  energi baru dan terbarukan lainnya, khususnya, Biomasa, Nuklir, Tenaga Air Skala Kecil, Tenaga Surya, dan Tenaga Angin menjadi lebih dari 5% (lima persen).

7)  Bahan Bakar Lain yang berasal dari pencairan batubara menjadi lebih dari 2% (dua persen). 

Selain itu untuk menggairahkan kegiatan Energi Baru Terbarukan (EBT) diatur pula pada :

- Undang-undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi

- Undang-undang No. 15/1985 tentang Ketenagalistrikan
– PP No. 10/1989 sebagaimana yang telah diubah dengan PP No. 03/2005 Tentang Perubahan

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989  tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

- PP No. 26/2006 tentang Penyediaan & Pemanfaatan Tenaga Listrik

- Permen ESDM No. 002/2006 tentang Pengusahaan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Skala Menengah

- Kepmen ESDM No.1122K/30/MEM/2002 tentang Pembangkit Skala Kecil

(5 Maret 2013)

 

Lagi Tanya Jawab tentang IUP

Berikut konsultasi dari pelaku bisnis pertambangan kepada Blog ESDM.
(A sebagai penanya, sedangkan B adalah Blog ESDM)

A. Pak kalau Proses IUP pengalihan dr PT.A ke PT .B itu apa saja ya tahapannya ?

B. IUP tidak bisa dialihkan. Yang ada proses biasa namanya take over atau joint operation agreement. Maksudnya nama penerima IUP-nya tetap, hanya nama shareholder atau pengurus bisa dirubah.

A.  Oh begitu , katanya bisa ya karena sekarang IUP statusnya  eksplorasi dan mau ditingkatkan ke IUP  Produksi…

B. Sebenarnya tidak boleh dirubah2 nama PTnya

A. Kata teman saya bilang mudah 2 minggu selesai katanya.

B. Kalau peningkatan IUP dari eksplorasi ke IUP OP kalau nama PTnya sama mungkin saja, sepanjang memenuhi persyaratan IUP OP. Sebenarnya Dirjen Minerba sudah menginformasikan ke Dinas2 ESDM seluruh Indonesia untuk mengirimkan IUP-IUP yang sudah diseleksi oleh Dinas setempat baik IUP Eksplorasi maupun OP untuk dilakukan Rekonsiliasi IUP antara Pusat dan Daerah. Dan sudah diberikan batas waktu 2 bulan lalu, apabila tidak dikirim dan tidak ikut rekonsiliasi maka IUP tersebut akan dilelang. Output dari rekonsiliasi adalah pengumuman status CNC untk mendapatkan sertifikat CNC.
Nah pertanyaannya apakah IUP eksplorasi yg ingin ditingkatkan mjd IUP OP itu sudah diumumkan status CNC-nya? Kalau belum harus dicek statusnya antara Dinas ESDM setempat dan Dirjen Minerba. Sebelum peningkatan IUPnya dilakukan. Agar lebih aman dan hemat biaya. Kalau sudah diumumkan CNC bagus, silakan lanjut. Tapi kalau belum harus dicek dulu statusnya ke Dinas ESDM setempat dan Dirjen Minerba. Takutnya sudah direncanakan untuk dilelang sesuai UU No. 4/2009 ttg Minerba.

A. Terima kasih

(4 Maret 2013)

SELAMAT ULANG TAHUN I BLOG HUKUM ENERGI DAN HUKUM SUMBER DAYA MINERAL

Alhamdulillah Blog Hukum Energi dan Hukum Sumber Daya Mineral (www.hukumenergisumberdayamineral.wordpress.com) berumur 1 tahun dan telah dinikmati oleh 34,530 pengunjung. Semoga terus memberikan manfaat. WordPress.com : Happy Anniversary! You registered on wordpress.com 1 years ago!  Thanks for flying with us. Keep up the good blogging!

4 PILAR ENERGI UNTUK RAKYAT

4 Pilar Energi Untuk Rakyat

1. Kelola energi fosil secara efisien
2. Aktifkan energi baru terbarukan
3. Temukan alat hemat energi
4. Pakai energi dengan hemat

(1 Maret 2013)

Putusan MA RI tentang Uji Materil Permen ESDM No. 7 Tahun 2012

Ada 2 Putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan Uji Materil Permen ESDM No. 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral.

Pertama adalah Putusan MA RI No. 10 P/HUM/2012 tertanggal 12 September 2012. Diajukan oleh Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

Yang kedua adalah Putusan MA No.09 P/HUM/2012 tertanggal 12 September 2012 diajukan oleh Asosiasi Nikel Indonesia yang membatalkan 4 Pasal yakni :
– Pasal 8 ayat 3
– Pasal 9 ayat 3
– Pasal 10
– Pasal 21

(6 Februari 2013)

Siaran Pers Dewan Energi Nasional 2013

SIARAN PERS
Sidang Anggota Ke-9 Dewan Energi Nasional
SELASA, 29 JANUARI 2013 16:26 WIB
DEWAN ENERGI NASIONAL

SIARAN PERS
NOMOR : 001/SJ.DEN/2013
Tanggal : 29 Januari 2013

SIDANG ANGGOTA KE-9 DEWAN ENERGI NASIONAL
 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Jero Wacik, hari ini, Selasa (29/1), memimpin Sidang Anggota DEN ke-9 dengan pokok acara yaitu :
Perkembangan penyelesaian R-KEN
Pembahasan isu strategis dan tugas pengawasan DEN, yaitu tentang :
Penanggulangan Kondisi Krisis dan Darurat Energi Nasional
Cadangan Penyangga Energi
Tugas Pengawasan
Sidang Anggota DEN ke-9 yang dihadiri oleh 7 (tujuh) Menteri Anggota DEN dari Unsur Pemerintah dan 6 (enam) Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan ini memutuskan hal-hal sebagai berikut :
Anggota DEN telah menyepakati seluruh materi dalam Rancangan Kebijakan Energi Nasional (Rancangan KEN) yang telah disusun sejak tahun 2009. Selama proses penyusunan Rancangan KEN telah dilakukan konsultasi publik atas materi Rancangan KEN.
Disepakati bahwa Sidang Paripurna ke-2 DEN dalam rangka pengesahan Rancangan KEN akan dilaksanakan pada bulan Februari 2013, untuk selanjutnya akan dilakukan pembahasan dengan Komisi VII DPR-RI guna mendapatkan persetujuan;
Disamping membahas tentang Rancangan KEN, Sidang Anggota ke-9 DEN juga membahas tentang isu strategis bidang energi dan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Energi Nasional, yaitu :
Kebijakan tentang Penanggulangan Kondisi Krisis Dan Darurat Energi
Kebijakan tentang Cadangan Penyangga Energi
Pengawasan atas Kebijakan Pemanfaatan Gas Bumi
Pengawasan atas Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Listrik
Pengawasan atas Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan Sel Surya
Pengawasan atas Kebijakan Pemanfaatan Batubara Nasional
 
Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan

Farida Zed
 

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 272 pengikut lainnya.