Skip to content

Rekonsiliasi dan CNC dalam Pertambangan Mineral dan Batubara

12 Desember 2012

1. Latar Belakang Rekonsiliasi

Perubahan Undang-undang UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan menjadi UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membawa berbagai perubahan bagi kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. 

Tentunya UU No. 4 Tahun 2009 sebagai UU yang lebih baru diharapkan lebih memperbaiki tata kelola agar Pertambangan Mineral dan Batubara dapat memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan bangsa Indonesia.

Salah satu yang kita kenal dalam UU No. 11 Tahun 1967 ada beberapa jenis perizinan seperti KP (Kuasa Pertambangan), PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan KK (Kontrak Karya). Sedangkan pada UU No. 4 Tahun 2009 istilah-istilah KP, PKP2B dan KK sudah berubah menjadi IUP (Izin Usaha Pertambangan). Dimana rezim IUP tidak hanya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat namun terjadi desentralisasi kepada Gubernur atau Bupati/Walikota tergantung  Wilayah Pertambangannya.

UU No. 11 Tahun 1967 sudah berlangsung selama 42 tahun tentunya tidak mudah dalam melaksanakan perubahan sesuai UU No. 4 Tahun 2009. Untuk itu perlu dilakukan tahapan-tahapan penyesuaian.
Tata cara untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan sangat berbeda antara UU No. 11 Tahun 1967 dengan UU No. 4 Tahun 2009, untuk itu sebelum Izin Usaha Pertambangan diberikan sesuai dengan  UU No. 4 Tahun 2009, maka dibuat kebijakan Rekonsiliasi antara IUP-IUP yang sudah ada sesuai dengan UU No. 11 Tahun 1967. 

Tujuan Rekonsiliasi adalah penataan IUP dengan 2 pengecekan: 

Apakah IUP yang sudah dikeluarkan tidak tumpang tindih dengan IUP lainnya?

Apakah IUP yang dikeluarkan sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Faktanya memang begitu banyak Izin-izin terutama Izin yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota  yang tumpang tindih padahal itu dilakukan dalam lokasi yang sama.  Untuk itulah Rekonsiliasi dilakukan agar ada penertiban Izin dan ada kepastian Hukum bagi Pemegang Izin.

Setelah UU No. 4 Tahun 2009 berlaku, Izin yang ada sebelumnya yakni KP (Kuasa Pertambangan) kemudian berubah menjadi IUP baik IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi. Dimana Bupati/Walikota melakukan “peremajaan” Izin. Pemilik Kuasa Pertambangan mengajukan bukti-bukti seperti SK (Surat Keputusan) KP dan Akta Pendirian Perusahaan bahwa KP (Kuasa Pertambangan) yang dimiliki sudah sesuai dengan UU No. 11 Tahun 1967. Kemudian Bupati/Walikota melakukan perubahan kemudian menggantinya menjadi IUP (Izin Usaha Pertambangan) disesuaikan dengan SK KP sebelumnya apakah pada tahap Eksplorasi ataupun Produksi.

Pada kurun penyesuaian mulai UU No. 4 Tahun 2009 berlaku sampai 2011 Pemerintah tidak mengeluarkan Izin yang sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2009, semua IUP yang keluar adalah atas dasar Izin yang sudah dikeluarkan berdasarkan UU No. 11 Tahun 1967. Pada saat inilah begitu banyak calon investor yang tertipu karena banyak IUP yang beredar tidak sah dan tidak ada dasar hukumnya. Karena begitu mudahnya IUP itu dibuat. Apalagi pencatatan dokumentasi di Dinas Pertambangan baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi bahkan Pemerintah Pusat sangat lemah sehingga banyak menimbulkan ketidakpastian hukum.

2. Dasar Hukum Rekonsiliasi

Atas dasar pertimbangan di atas maka kegiatan Rekonsiliasi dilakukan. Namun apabila kita telusuri istilah Rekonsiliasi tidak ditemukan dalam UU maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya seperti Peraturan Pemerintah.

UU No. 4 Tahun 2009 adalah UU yang mengatur tentang Pertambangan baik Sumber Daya Mineral dan Batubara tidak ditemukan kata Rekonsiliasi.

Begitu juga PP (Peraturan Pemerintah) dimana biasanya pengejawantahan UU haruslah melalui PP. Kita ingat perlu waktu setahunan lebih untuk membuat PP setelah UU No. 4 Tahun 2009 berlaku. Pada masa itu begitu banyak ketidak pastian hukum terutama bagi para pelaku usaha terutama yang sudah memiliki KP, PKP2B atau KK.

Tentang KP sudah dijelaskan di atas. Adapun PKP2B dan KK mempunyai perbedaan dengan KP. PKP2B dan KK adalah hasil perundingan antara Pemerintah dengan Perusahaan Swasta baik Perusahaan Swasta maupun Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Contohnya adalah KK (Kontrak Karya) PT. Freeport Indonesia yang perubahan-perubahannya berdasarkan hasil negosiasi antara Pemerintah RI dengan PT Freeport Indonesia sendiri. Sehingga sampai saat ini Kontrak Karya PT Freeport sudah mencapai Generasi ke-7. Dalam Kontrak dinyatakan bahwa apabila ada perubahan maka perubahan dapat dilakukan berdasarkan perundingan antara Pemerintah (Government) dengan PT FI yang merupakan “Business Institution” atau “G to B”. Begitupun PKP2B yang khusus di pertambangan batubara.

Kembali kepada Rekonsiliasi bahwa dapat dikatakan bahwa Rekonsiliasi tidak ada dasar hukumnya dalam UU maupun PP padahal dari paparan diatas sangatlah penting untuk penataan Izin.

Rekonsiliasi adalah Hanya kegiatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Mineral Batubara Kementerian ESDM dalam rangka penataan IUP namun sangat berpengaruh dalam penentuan Izin.

3. Prosedur Rekonsiliasi

Kegiatan Rekonsiliasi melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun di Tingkat Kota/Kabupaten. Pemerintah Pusat memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk menginventarisasi Pemegang-pemegang IUP di daerahnya masing-masing.

Pemerintah Pusat dalam hal ini Dirjen Minerba membagi dengan beberapa Wilayah dan Kabupaten/Kota, kemudian mengundangnya di Jakarta secara bergiliran.
Pemda setempat membawa Daftar Pemegang IUP di Wilayahnya beserta bukti-bukti dokumen yang ada kemudian dicocokkan dengan Dokumen yang ada di Pemerintah Pusat. Pemda juga menginformasikan apakah IUP tersebut bermasalah atau tidak. Apabila tidak bermasalah maka akan dibuat “minutes of meeting” bahwa IUP tersebut dapat direkomendasikan untuk diumumkan Status C&C nya.

4. Pengumuman Hasil Rekonsiliasi serta kendala yang dihadapi dalam Proses Rekonsiliasi

Kegiatan Rekonsiliasi diundang oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Dirjen Minerba sebagai pengundang. Undangan ditujukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota namun biasanya yang hadir adalah Kepala Dinas Pertambangan Provinsi maupun Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten/Kota.

Setelah Dinas setempat mendapatkan informasi kapan Rekonsiliasi akan mendapat giliran, maka Dinas menginformasikan kepada semua Pemegang IUP di wilayahnya masing-masing agar melengkapi semua dokumen agar IUP yang dipegang adalah sah.

Karena ini sangat penting demi kelangsungan usahanya maka Pemegang IUP akan mematuhinya dan meyakinkan Dinas bahwa IUP yang dimilikinya sudah memiliki dasar hukum sesuai dengan UU No. 11 Tahun 1967 sampai mereka memiliki IUP dimana sudah ditandatangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.

Faktanya banyak Bupati/Walikota yang mengeluarkan IUP namun tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan SK-SK hal inilah yang menjadi incaran kegiatan Rekonsiliasi.

Kendala dalam kegiatan Rekonsiliasi adalah tidak baiknya Dokumentasi atau penyimpanan IUP dan bukti lainnya baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun Pusat padahal ketika IUP itu ada semua mendapatkan lampirannya.

5. Mengulas kebijakan Clean and Clear sebagai upaya menata IUP, Hubungan Rekonsiliasi izin usaha pertambangan mineral dan batubara dengan Clean and Clear
Legalitas Clean and Clear, Dampak Clean and Clear terhadap kegiatan usaha pertambanga

Status CNC ini sangat dinanti oleh para pelaku usaha, karena lebih adanya kepastian hukum terhadap IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang sudah dikeluarkan sebelumnya oleh Bupati/Walikota/Gubernur/Pemerintah Pusat. Bagi  pelaku usaha di bidang Trading, Kontraktor, Transportasi, Pemegang IUP baik IUP/PKP2B/KK dan calon pemegang IUP sangatlah penting

Sebagaimana kita ketahui banyak sekali IUP-IUP yang beredar tumpang tindih bahkan ada dalam koordinat yang sama dimiiki oleh 2 pemegang IUP, karena Bupati sebelumnya dan Bupati yang terakhir mengeluarkan IUP dengan titik kordinat yang sama. 

Output dari kegiatan Rekonsiliasi yang berhasil adalah  Pengumuman CnC dimana IUP telah memenuhi syarat antara lain:

- Wilayahnya tidak tumpang tindih
– Dokumen SK IUP sesuai ketentuan yang berlaku

Bagi perusahaan yang telah diumumkan CnC dapat memperoleh SERTIFIKAT CnC dengan syarat telah memenuhi :

1) Aspek Administrasi
2) Aspek Teknis
3) Aspek Keuangan

Dan dalam 30 hari setelah pengumuman wajib memenuhi:

1. Tahapan Eksplorasi :

- menyampaikan bukti setor iuran tetap sampai dengan tahun terakhir

2. Tahapan Operasi Produksi:
– menyampaikan persetujuan UKL,UPL/AMDAL
– menyampaikan laporan eksplorasi lengkap dan studi kelayakan
– menyampaikan bukti setor iuran tetap dan iuran produksi (royalti) sampai dengan tahun terakhir.

Apa sanksinya bila Pertambangan yang dikenal IUP (Izin Usaha Pertambangan) baik IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi tidak memiliki Status CNC dari Kementrian ESDM?

1. Aspek Bisnis TO atau JOA di Pertambangan Mineral Dan Batubara

Ketika Pemilik IUP ingin bekerjasama dengan pihak lain (joint operation) biasanya karena kekurangan modal atau ingin menjual atau Take Over tentunya calon partner atau investor akan melakukan “due diligence” baik potensi bisnis (deposit dan kualitas tambang) tentunya yang dilihat kemudian adalah dari segi legalitasnya. Bahkan kini Aspek legalitasnya IUP didahulukan dibandingkan pertimbangan yang lain.

Cara mudah bagi calon partner atau calon investor mengecek legalitasnya adalah ke Ditjen Minerba KESDM apakah IUP yang dimaksud sudah diumumkan atau belum? Apalagi apakah sudah mendapat Sertifikat CNC? Apabila ini sudah diumumkan tentunya lebih meyakinkan bagi calon partner atau investor apalagi bagi Pemilik IUP.

2. Ketentuan Ekspor Mineral yang baru

Bagi Pemilik IUP Operasi Produksi di bidang pertambangan mineral bukan Batubara saat ini adalah saat yang masih membingungkan karena begitu banyaknya persyaratan untuk mengekspor “raw material”atau “ore mineral” bijih mineral sejak keluarnya :

1. Permen ESDM No. 7 Tahun 2012 yang di revisi dengan Permen ESDM No. 11 Tahun 2012

2. Permendag  No. 29/M-Dag/Per/5/2012 tentang Ketentuan Produk Pertambangan

3. Permenkeu No. 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yg dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

Intinya para Pemilik IUP atau Pemilik Izin lainnya yang mengekspor harus memenuhi Ketentuan-Ketentuan baru di atas. Selain harus membayar ketentuan Bea Keluar 20 Persen, Eksportir harus memiliki ETPP (Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan). Dan untuk mendapatkan ETPP ada beberapa persyaratan terutama adalah Status CNC. Sehingga apabila tidak memiliki Sertifikat CNC maka tidak dapat mengurus ETPP, artinya apabila peraturan dilakukan secara konsisten Pemilik IUP tidak dapat melakukan ekspor bahan mentah materialnya. Hal ini menandakan begitu pentingnya Sertifikat CNC.

(12-12-12)

About these ads
Tinggalkan sebuah Komentar

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 275 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: