Skip to content

Pasal 7 ayat 6 UU No. 22 Tahun 2011 kunci Pemerintah dapat/tidak menaikkan BBM bersubsidi

29 Maret 2012

Sebentar lagi Rapat Paripurna DPR RI akan digelar  dimana salah satu agendanya memutuskan diterima atau tidaknya rencana kenaikan BBM yang diusulkan oleh Pemerintah. Sampai pagi ini (29 Maret 2012) Pemerintah belum mendapatkan dasar hukum untuk menaikkan harga BBM bersubsidi yang direncanakan 1 April 2012.

Kebijakan Pemerintah tentu dasar hukumnya, apabila dilanggar oleh  Pemerintah akan ada konsekuensinya. Begitu juga harga BBM “bersubsidi” yang  diatur dalam UU No, 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012.  Pasal yang terpenting yang berkaitan dengan BBM bersubsidi adalah Pasal 7 ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7
(1)  Subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3 (tiga) kilogram Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp123.599.674.000.000,00 (seratus dua puluh tiga triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah), dengan volume BBM jenis tertentu sebanyak 40.000.000 KL (empat puluh juta kiloliter).
(2)  Dari volume BBM jenis tertentu sebanyak 40.000.000 KL (empat puluh juta kiloliter) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 2.500.000 KL (dua juta lima ratus ribu kiloliter) BBM jenis premium tidak dicairkan anggarannya dan akan dievaluasi realisasinya dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012.
(3)  Dalam hal hasil evaluasi volume BBM jenis premium sebanyak 2.500.000 KL (dua juta lima ratus ribu kiloliter) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihemat dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, anggaran dari penghematan volume BBM jenis premium tersebut akan dialihkan untuk belanja infrastruktur, pendidikan, dan cadangan risiko fiskal dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012.
(4)  Pengendalian anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (liquefied petroleum gas(LPG)) tabung 3 (tiga) kilogram dalam Tahun Anggaran 2012 dilakukan melalui pengalokasian BBM bersubsidi secara lebih tepat sasaran dan kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi.
(5)  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk perhitungan subsidi BBM jenis tertentu sebesar 5% (lima persen).
(6)  Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan.
Dengan demikian Pasal 7 ayat 6 jelas UU No. 22 Tahun 2011  menyatakan bahwa “Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan”. Apabila Pasal 7 ayat 6 ini tidak dicabut, maka Pemerintah tidak mempunyai dasar hukum untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dari Rp 4,500 menjadi Rp 6,000 pada 1 April 2012 ini.  Karena UU dibuat oleh Pemerintah dan DPR maka perubahan UU pun atau revisi UU harus melalui pengesahan antara DPR dan Pemerintah.
29 Maret 2012
Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: