Skip to content

Pasal-pasal yang terkait Pertambangan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

13 September 2012

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 (UU 41/1999) tentang Kehutanan sangat berhubungan dengan bisnis yang berkaitan di bidang pertambangan atau energi dan sumber daya mineral. 

Banyak pasal-pasal yang terkait namun ada beberapa pasal dalam UU 41/1999 yang terang dinyatakan terkait dengan pertambangan yakni :

Pasal 38

3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

(4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.

(5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 45

(2) Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan. 

Pasal 50

Setiap orang dilarang

g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri; 

Dalam Pasal 1 ayat 3 Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 

Sehingga harus ada penetapan dahulu yang dilakukan Pemerintah baru dinamakannya Kawasan Hutan. 

 

(13 September 2012)

2 Komentar
  1. Hamidhi permalink

    Mas Thamrin biar effektif kena apa jajaran anda tidak cantumkan flowchart / prosedur penyerahan syarat untuk dasar pengeluaran sertifikat CNC. Dukumen yang diminta diserahkan kemana? Harus pakai permohonan atau pengantar tidak kalau pakai ditujukan kepada siapa? Kalau di lampiran tambahan anda dan jajaran anda membatasi setelah 30 hari dari pengumuman yang anda buat di website minerba belum menyerahkan persyaratan minerba tidak akan mengeluarkan sertifikat C&C. Pertanyaannya apa yang sudah anda lakukan beserta jajaran anda untuk memastikan bahwa perusahaan pemilik iUP yang sudah diumumkan CNC telah mengetahui maksud anda? apa sudah setiap perusahaan dikirim surat pemberitahuan? jadi yang benar kalau mau menyampaikan sesuatu .

    Kalau di jajaran anda tidak ada kesalahan, tentunya jajaran anda berani mengumumkan C&C pasti punya dasar dan data. sekarang kena apa untuk mengeluarkan sertifikat C&C anda / jajaran anda minta persyaratan tersebut, bukti pembayaran pajak /PNBP, lap. eksplorasi, UKL/UPL , AMDAL dan lain-lain. Berarti secara tidak langsung dapat di simpulkan anda dan jajaran anda dalam mengevaluasi tidak benar atau ada kesalahan. Contoh yang mendasar saja waktu anda kuliah di ITB, tesis sudah diserahkan, Pembayaran administrasi, uang kuliah , wisuda dll termasuk sidang sudah dinyatakan lulus, masa anda diminta mengajukan permohonan agar ijasah anda dikeluarkan kan tidak, paling untuk mengambil ijasah harus serahkan bukti pembayaran bagi yang belum bayar tapi yang sudah nggak perlu. Penyerahan tesispun diserahkan sebelum sidang.

    jadi tolong jawab dan evaluasi benar tidak yang saya sampaikan. Dan pastikan pula berapa lama setelah semuanya lengkap sertifikat bisa diambil, an jujur saja pasti dalam pengumuman C&C di awal -awal banyak terjadi kesalahan sampai anda dan jajaran anda mengeluakan aturan tersebut tkas.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: