Skip to content

Rekonsiliasi IUP terakhir

2 Oktober 2012

Sesuai informasi dari Dirjen Minerba ESDM  bahwa hari ini ada Rekonsiliasi IUP yg kedua atau terakhir di Dirjen Minerba. Semua dinas Provinsi/Walikota/Kabupaten diundang. Untuk itu Mohon dipastikan bahwa IUP-IUP dibawa oleh Dinas setempat. Dirjen  Minerba setelah ini tdk menerima, yang diterima  adalah IUP yang dikeluarkan setelah proses lelang.  

(2 Oktober 2012)

8 Komentar
  1. tri.asmoro97@yahoo.com permalink

    Yth. Bpk/ Ibu
    Mohon maaf saya tri asmoro dari pt.ssm ketapang-kalbar..berdasarkan surat edaran dari dinas pertambangan kab.ketapang tanggal 3 okt baru batas akhir penyerahan kekurangan dokumen syarat cnc ke dinas pertambangan kab.ketapang tpi di blog ini kok batas akhir pengajuan cnc hari ini ya..mhn infonya. Terimakasih

    Best Regards,
    Tri asmoro
    PT SSM
    Powered by Telkomsel BlackBerry®

  2. Yth.Bpk/Ibu
    pak rencana pengumuman C&C tahap VII rencananya kapan?

    • Blog Hukum Energi & Sumber Daya Mineral-Energy&Mineral Resources Law Blog permalink

      Wah pastinya belum tahu ya bu. Tampaknya Dirjen Minerba sedang sibuk dengan Rekonsiliasi IUP yang kedua. Pastikan IUP Bapak/Ibu dibawa oleh Dinas ESDM setempat. Tks

      • bandonk_koplo.rr84@yahoo.com permalink

        tapi pak apa bisa keluar di bulan ini?

  3. muhammad solikin permalink

    berkaitan C N C mohon penjelasan beberapa hal berikut ini :
    1. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kelengkapan dokumen IUP untuk CnC apakah pengusahanya atau Dinas Pertambangan Kabupaten dan atau Pemda yang mengeluarkan perijinan IUP tersebut, mengingat UU otonomi daerah mengamanatkan kepada kabupaten untuk mengeluarkan IUP, jadi pengusaha hanya berurusan dengan Pemerintah Kabupaten.
    2. Mengingat bahwa untuk mendapatkan IUP pengusaha sudah melengkapi semua persyaratan dan kelengkapan sesuai peraturan yang berlaku dan mengeluarkan biaya investasi yang sangat besar, apabila ada dokumen yang tidak lengkap untuk persyaratan CNC akibat jeleknya pengarsipan Pemda, apakah bisa di salahkan pengusahanya.
    3. terhadap adanya tumpang tindih dengan komoditas berbeda, apabila pengusahanya yang di minta mengurus langsung ke pemilik IUP komoditas lain, ada biaya dan fee yang harus dikeluarkan pengusaha yang meminta, terhadap kenyataan tersebut bagaimana solusinya karena IUP tersebut sama-sama dikeluarkan oleh pemerintah RI, bagaimana jaminan kepastian dan pencegahan ekonomi biaya tinggi yang menyebabkan kontra investasi.
    4. terhadap IUP OP dan telah melakukan operasi sejak lama ternyata tidak keluar C N Cnya bagaimana solusinya, dimana pemerintah sudah menerima pembayaran royalti dan pajak lainnya, sementara Dirjen Minerba menganggap belum C N C, apakah ini tidak menimbulkan konflik hukum dan merendahkan wibawa pemerintah, karena umumnya pengusaha tersebut sudah kontrak dan kerjasama investasi dengan pihak ketiga
    5. apakah produk hukum yang di keluarkan Pemerintah Kabupaten sekaitan dengan penerbitan perijinan IUP belum berlaku sebelum mengajukan C N C ke Pusat (Dirjen minerba), lalu pola koordinasi dan pembinaan pusat terhadap daerah apakah selama ini tidak dijalankan?.

    • Blog Hukum Energi & Sumber Daya Mineral-Energy&Mineral Resources Law Blog permalink

      Terima kasih atas pertanyaannya.

      Berikut saya jawab satu persatu :

      Berkaitan C N C mohon penjelasan beberapa hal berikut ini :
      1. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kelengkapan dokumen IUP untuk CnC apakah pengusahanya atau Dinas Pertambangan Kabupaten dan atau Pemda yang mengeluarkan perijinan IUP tersebut, mengingat UU otonomi daerah mengamanatkan kepada kabupaten untuk mengeluarkan IUP, jadi pengusaha hanya berurusan dengan Pemerintah Kabupaten.

      Jawaban:
      Ada 2 hal yang berkaitan dengan IUP. yang sedang dikerjakan oleh Pemerintah :
      1. Rekonsiliasi IUP
      2. CNC

      A.d 1. Rekonsiliasi IUP
      Pemerindah Daerah/Pusat yg mengeluarkan IUP-lah yang mengirim dokumen kepada Dirjen Minerba ESDM. Karena itu sinkronisasi antara data Daerah dengan Pusat. Setahu saya pertemuan Rekonsiliasi yang kedua/terakhir semua Dinas diundang Dirjen Minerba dan seharusnya Dinas ESDM setempat menginformasikan kesemua pemilik IUP (IUP holder) untuk melengkapi berkas-berkas yang berkaitan dengan Rekonsiliasi IUP. Sebaiknya hubungi Dinas setempat agar yakin berkas kita dibawa.

      A.d. 2 CNC
      Rekonsiliasi itu nantinya untuk CNC. Adapun CNC tidak hanya IUP tapi berkaitan dengan berbagai persyaratan aspek teknis, legal, keuangan yang tertera di kewajiban pemegang IUP baik IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi. Harus dipantau terus prosesnya. Ada tahapan:
      – apakah sudah diumumkan oleh Dirjen Minerba. Kalau belum tanya ke Dinasnya kenapa belum
      – apabila sudah diumumkan perusahaan harus melengkapi berbagai persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat CNC

      Kesimpulannya harus ada kerjasama antara Perusahaan, Dinas setempat dan Pusat. Karena ini baru pertama di Indonesia, CNC ada 2 tujuan :
      1. Apakah IUP tumpang tindih atau tidak?
      2. Apakah IUP itu dikeluarkan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan?

      Tampaknya dengan kondisi seperti ini Pemegang IUP haruslah aktif, karena ini baru.

      2.) Mengingat bahwa untuk mendapatkan IUP pengusaha sudah melengkapi semua persyaratan dan kelengkapan sesuai peraturan yang berlaku dan mengeluarkan biaya investasi yang sangat besar, apabila ada dokumen yang tidak lengkap untuk persyaratan CNC akibat jeleknya pengarsipan Pemda, apakah bisa di salahkan pengusahanya.

      Jawab:
      – Ini efek negatif Pemda setempat mengeluarkan IUP dengan mudah sehingga banyak tumpang tindih dan keluarnya IUP banyak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akhirnya Pengusaha-lah yang menanggung resiko.
      – Kalau secara hukum IUP yang sah dikeluarkan oleh Bupati setempat tidak bisa dibatalkan begitu saja, Pengadilan Tata Usaha Negara-lah yang seharusnya berwenang membatalkan.
      – Pengarsipan jelek di Pemda, sebaiknya kita harus siapkan foto copy legalisir agar kita bisa urus/ “cross check” juga di Dirjen Minerba.

      3. terhadap adanya tumpang tindih dengan komoditas berbeda, apabila pengusahanya yang di minta mengurus langsung ke pemilik IUP komoditas lain, ada biaya dan fee yang harus dikeluarkan pengusaha yang meminta, terhadap kenyataan tersebut bagaimana solusinya karena IUP tersebut sama-sama dikeluarkan oleh pemerintah RI, bagaimana jaminan kepastian dan pencegahan ekonomi biaya tinggi yang menyebabkan kontra investasi.

      Jawaban :
      – Untuk tumpang tindih dengan hutan sudah ada Permenhut yang tampaknya lebih memprioritaskan pertambangan.

      – Untuk tumpang tindih dengan mineral lain, yang belakangan biasanya selesaikan B to B (Business to Business) tentu dengan kordinasi dengan Dinas setempat. Memang IUPnya berbeda-beda. Biasanya yang lebih awal mendapatkan prioritas untuk mendapatkan IUP mineral yang lain.

      4. terhadap IUP OP dan telah melakukan operasi sejak lama ternyata tidak keluar C N Cnya bagaimana solusinya, dimana pemerintah sudah menerima pembayaran royalti dan pajak lainnya, sementara Dirjen Minerba menganggap belum C N C, apakah ini tidak menimbulkan konflik hukum dan merendahkan wibawa pemerintah, karena umumnya pengusaha tersebut sudah kontrak dan kerjasama investasi dengan pihak ketiga

      Jawaban :
      – Ya harus dikejar kenapa belum diumumkan
      – setelah diumumkan baru mendapatkan sertifikat CNC
      – setelah itu kalau mineral perlu ETPP dari Departemen Perdagangan dan siap untuk tambah biaya ekspor 20%
      – hal ini semua terjadi karena penerimaan negara dari sektor pertambangan sangat kecil sekali di APBN sementara kerusakan lingkungannya dahsyat dan kesejahteraan masyarakat sekitar masih minim tidak sebanding dengan hasilnya.

      5. apakah produk hukum yang di keluarkan Pemerintah Kabupaten sekaitan dengan penerbitan perijinan IUP belum berlaku sebelum mengajukan C N C ke Pusat (Dirjen minerba), lalu pola koordinasi dan pembinaan pusat terhadap daerah apakah selama ini tidak dijalankan?.

      Jawaban:
      Ya ternyata dengan Otonomi Daerah banyak Pemda yang kebablasan mengeluarkan IUP. Karena itu sekarang ada Rekonsiliasi IUP dan CNC agar ada kepastian hukum. Sepanjang IUP itu sah seharusnya PTUN-lah yang berwenang membatalkannya karena IUP merupakan SK yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
      – IUP sudah berlaku pada saat dikeluarkan, hanya sekarang faktanya apabila kita ingin mengembangkan tambangnya status CNC sangat diperlukan terutama apabila kita ingin TO/JOA dengan pihak lain dimana mereka membutuhkan kepastian hukum.

      Terima kasih
      Siraj

  4. Pengumuman Status C & C (Clear and Clean) / Rekonsiliasi IUP Tahap VII – 17 Oktober 2012  http://wp.me/p2g2Jr-by via @sirajbustami

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: