Skip to content

Adakah pembatasan Investasi dan wilayah bagi Pemegang IUP OPK Pengolahan Pemurnian?

19 Desember 2012

Permen  ESDM 7/2012 menyatakan bawa kewenangan yang diberikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk pengurusan IUP OP khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian diberikan oleh Dirjen Minerba atas nama Menteri.

Hal ini bertentangan dengan  PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yakni  Pasal 93 ayat (3)

“IUP OP khusus untuk pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”.

Untuk itu lebih baik dikonsultasikan ke Dirjen Minerba langsung. Seharusnya dengan kebutuhan nasional  yang mendesak akan pengolahan dan pemurnian “ore” atau bijih sumber daya mineral tidak perlu ada pembatasan investasi dan wilayahnya.  

19-12-2012

Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: