Lanjut ke konten

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN KHUSUS DIBIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN KHUSUS DIBIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Permen ESDM No. 33 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemasangan Tanda Batas Wilayah IUP

Permen ESDM No. 33 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemasangan Tanda Batas Wilayah IUP dan WIUPM Minerba telah terbit.

Daftar SK Pencabutan IUP tahap II Dirjen Minerba – 10 September 2015

Daftar SK Pencabutan IUP tahap II
Sehubungan dengan proses transparansi kepada publik sesuai amanat dalam UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan diterimanya Surat Keputusan Pencabutan IUP dari Pemerintah Daerah untuk IUP-IUP yang telah habis masa berlaku, tumpah tindih, dan lain sebagainya, maka bersama ini kami sampaikan daftar SK pencabutan IUP tahap II.

Klik disini untuk download

(yaheku)

Pengumuman C&C Tahap ke XVII – September 2015

Pengumuman C&C Tahap ke XVII
PENJELASAN TAMBAHAN TERHADAP
PENGUMUMAN REKONSILIASI IUP

Pada hari ini diumumkan C&C Tahap ke-tujuh belas sebagaimana terlampir yang memenuhi ketentuan pada Undang-Undang 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 23 Tahun 2010, antara lain:
Wilayah IUP tidak tumpang tindih
Dokumen SK IUP sesuai ketentuan yang berlaku
Bagi IUP yang diumumkan, dalam waktu minimal 30 hari setelah pengumuman ini wajib melengkapi persyaratan sesuai tahap kegiatan :
Evaluasi Pusat
Tahap Eksplorasi:
Menyampaikan bukti setor iuran tetap sampai dengan tahun terakhir dan laporan eksplorasi.
Tahap Operasi Produksi:
Menyampaikan persetujuan UKL, UPL/AMDAL, beserta dokumennya.
Menyampaikan laporan eksplorasi lengkap dan studi kelayakan.
Menyampaikan bukti setor pembayaran iuran tetap dan iuran produksi (royalti) sampai dengan tahun terakhir.
Evaluasi Daerah
Tahap Eksplorasi:
Menyampaikan hasil bukti setor iuran tetap sampai dengan tahun terakhir dan rekomendasi hasil evaluasi (Laporan Eksplorasi) dari Pemerintah Provinsi.
Tahap Operasi Produksi:
Menyampaikan bukti setor pembayaran iuran tetap dan iuran produksi (royalti) sampai dengan tahun terakhir dan rekomendasi hasil evaluasi (Laporan Eksplorasi, Studi Kelayakan, dan Dokumen Lingkungan) dari Pemerintah Provinsi.
Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan pemegang IUP tidak menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka kami tidak akan memproses penerbitan sertifikat clear and clean. Perusahaan yang memiliki lebih dari 1 (satu) IUP hanya dapat diberikan 1 (satu) sertifikat.
Bagi IUP yang belum diumumkan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara masih melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dari pemberi izin dan akan dilakukan pengumuman secara bertahap bagi IUP yang sudah memenuhi syarat.
Pengumuman CNC ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penentuan C&C ini dan ditemukan fakta baru yang menyatakan bahwa IUP-nya tidak C&C, maka akan dilakukan perbaikan dan ralat pengumuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal September 2015
Direktur Jenderal

Bambang Gatot Ariyono
196004091989031001

Untuk mengunduh daftar IUP C&C tahap ke-17 Pengumuman Daerah klik disini

Daftar Perizinan yang telah diterbitkan Ditjen Minerba (6 September 2013)

Daftar Perizinan yang telah diterbitkan Ditjen Minerba (6 September 2013)
Dalam rangka peningkatan pelayanan publik di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, khususnya untuk pelayanan perizinan/rekomendasi maka bersama ini kami sampaikan daftar perizinan/rekomendasi yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Untuk mendownload daftar disini

http://minerba.esdm.go.id/public/18596c/Daftar-Perizinan-yang-telah-diterbitkan-Ditjen-Minerba-(6-September-2013)/

Pengumuman C and C ke – 9 (sembilan)

Pengumuman C&C Tahap Ke IX
PENJELASAN TAMBAHAN TERHADAP
PENGUMUMAN REKONSILIASI IUP 

Pada hari ini diumumkan CNC Tahap ke-sembilan sebagaimana terlampir yang memenuhi ketentuan pada Undang-Undang 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 23 Tahun 2010 , antara lain :
Wilayah IUP tidak tumpang tindih; 
Dokumen SK IUP sesuai ketentuan yang berlaku. 
Bagi IUP yang diumumkan, dalam waktu 30 hari setelah pengumuman ini wajib melengkapi persyaratan sesuai tahap kegiatan : 
Tahapan Eksplorasi : 
Menyampaikan bukti setor iuran tetap sampai dengan tahun terakhir dan laporan eksplorasi. 
Tahapan Operasi Produksi : 
Menyampaikan persetujuan UKL, UPL/AMDAL, beserta dokumennya. 
Menyampaikan laporan eksplorasi lengkap dan studi kelayakan. 
Menyampaikan bukti setor pembayaran iuran tetap dan iuran produksi (royalti) sampai dengan tahun terakhir. 
Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan pemegang IUP tidak menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka pemegang IUP tidak akan diberikan sertifikat clear and clean. 
Bagi IUP yang belum diumumkan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara masih melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dari pemberi izin dan akan dilakukan pengumuman secara bertahap bagi IUP yang sudah memenuhi syarat. 
Pengumuman CNC ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penentuan C&C ini dan ditemukan fakta baru yang menyatakan bahwa IUP-nya tidak C&C, maka akan dilakukan perbaikan dan ralat pengumuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal Juli 2013 
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara 

Thamrin Sihite

Untuk mengunduh daftar IUP CNC tahap ke-sembilan klik disini

http://minerba.esdm.go.id/public/18216c/Pengumuman-C&C-Tahap-Ke-IX/

Permen ESDM No. 17/2013 tentang Pembelian Listrik oleh PLN dari PLTSF (Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik)

Bagi kalangaan industri energi terbarukan (renewable energy) khususnya yang berkaitan dengan energi yang bersumber dari Tenaga Surya atau matahari ada hal yang penting yakni keluarnya Permen ESDM No. 17/2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik

PLTSF adalah listrik yang mengubah energi matahari menjadi listrik dengan menggunakan modul fotovoltaik

Aturan ini keluar dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional melalui pemanfaatan energi surya yang ramah lingkungan. Untuk itu  pemerintah menugaskan PLN untuk membeli tenaga listrik dari PLTS Fotovoltaik

Tentunya pembeliannya ada aturan yang ketat yakni Pembelian berdasarkan Kuota kapasitas.  Kuota kapasitas PLTSF adalah jumlah maksimum kapasitas PLTSF yang dapat diinterkoneksikan pada suatu sistem/subsistem jaringan tenaga listrik milik PLN

PLN akan mengatur kuota kapasistas PLTSF atas dasar itulah tender dilakukan. Yang mengikuti tender adalah Badan Usaha yakni badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, dan koperasi yang berusaha di bidang penyediaan listrik. Tender banyak disyaratkan dilakukan melalui Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi ESDM, baru nanti “PPA” dilakukan antara Badan Hukum dengan PLN. Apabila pemenang lelang sudah diumumkan maka PLN wajib membeli listrik dari Badan Hukum.

Begitu banyak yang disyaratkan kepada Badan Hukum dalam mengikuti lelang termasuk berbagai kewajiban apabila Badan Hukum memenangkan tender. Maka apabila kewajiban tidak dipenuhi berbagai denda termasuk dari pengurangan tarif listrik yang sudah dijanjikan sampai penghentian kontrak dapat terjadi.

Adapun pembelian listrik untuk semua kapasitas terpasang ditetapkan dengan dengan harga patokan tertinggi adalah USD 25 sen/kWh. Jika PLTSF menggunakan modul fotovoltaik dengan tingkat komponen dalam negeri sekurang-kurangnya 40%, diberikan insentif dan ditetapkan dengan harga patokan tertinggi sebesar US$30 sen/kWh

(19 Juli 2013)

Ditandatangani prasasti 6 Smelter Nikel di Sulawesi Tenggara

Selamat atas ditandatanganinya 6 prasasti proyek smelter pengolahan biji nikel untuk ditingkatkan nilai tambahnya yang akan dibangun di Sulawesi Tenggara oleh Wamen ESDM pada 25 April 2013 yaitu :

1. PT Modern Group
2. PT Kembar Mas
3. PT BS Group
4. PT Jilin Smelting Indonesia
5. PT Jian Metal Indonesia
6. PT Elit Kharisma Utama

Semoga segera dibangun.

(4 Mei 2013)

Pengaturan tentang Energi Baru Terbarukan (Renewable Energy) di Indonesia

Sampai awal tahun 2013 ini pengaturan tentang energi baru terbarukan secara khusus masih diatur pada Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Perpres ini bertujuan untuk  menjamin keamanan pasokan energi dalam negeri dan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Beberapa hal yang diatur dalam Perpres No. 5 Tahun 2006 adalah :

Energi adalah daya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan meliputi listrik, energi mekanik dan panas.

Sumber energi adalah sebagian sumber daya alam antara lain berupa minyak dan gas bumi, batubara, air, panas bumi, gambut, biomasa dan sebagainya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan sebagai energi.

Energi baru adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari energi terbarukan maupun energi tak terbarukan, antara lain : Hidrogen, Coal Bed Methane, Coal Liquifaction, Coal Gasification dan Nuklir.

Energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumberdaya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain : panas bumi, biofuel, aliran air sungai, panas surya, angin, biomassa, biogas, ombak laut, dan suhu kedalaman laut.

Diversifikasi energi adalah penganekaragaman penyediaan dan pemanfaatan berbagai sumber energi dalam rangka optimasi penyediaan energi. 

Konservasi energi adalah penggunaan energi secara efisien dan rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang memang benar-benar diperlukan.

Sumber energi alternatif tertentu adalah jenis sumber energi tertentu pengganti Bahan Bakar Minyak.

Elastisitas energi adalah rasio atau perbandingan antara tingkat pertumbuhan konsumsi energi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Harga keekonomian adalah biaya produksi per unit energi termasuk biaya lingkungan ditambah biaya margin. 

Sasaran Kebijakan Energi Nasional adalah :

a. Tercapainya elastisitas energi lebih kecil dari 1 (satu) pada tahun 2025.

b. Terwujudnya energi (primer) mix yang optimal pada tahun 2025, yaitu peranan masing-masing jenis energi terhadap konsumsi energi nasional :

1)  minyak bumi menjadi kurang dari 20% (dua puluh persen).

2)  gas bumi menjadi lebih dari 30% (tiga puluh persen).

3)  batubara menjadi lebih dari 33% (tiga puluh tiga persen).

4)  biofuel menjadi lebih dari 5% (lima persen).

5)  panasbumimenjadilebihdari5%(limapersen).

6)  energi baru dan terbarukan lainnya, khususnya, Biomasa, Nuklir, Tenaga Air Skala Kecil, Tenaga Surya, dan Tenaga Angin menjadi lebih dari 5% (lima persen).

7)  Bahan Bakar Lain yang berasal dari pencairan batubara menjadi lebih dari 2% (dua persen). 

Selain itu untuk menggairahkan kegiatan Energi Baru Terbarukan (EBT) diatur pula pada :

– Undang-undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi

– Undang-undang No. 15/1985 tentang Ketenagalistrikan
– PP No. 10/1989 sebagaimana yang telah diubah dengan PP No. 03/2005 Tentang Perubahan

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989  tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

– PP No. 26/2006 tentang Penyediaan & Pemanfaatan Tenaga Listrik

– Permen ESDM No. 002/2006 tentang Pengusahaan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Skala Menengah

– Kepmen ESDM No.1122K/30/MEM/2002 tentang Pembangkit Skala Kecil

(5 Maret 2013)

Lagi Tanya Jawab tentang IUP

Berikut konsultasi dari pelaku bisnis pertambangan kepada Blog ESDM.
(A sebagai penanya, sedangkan B adalah Blog ESDM)

A. Pak kalau Proses IUP pengalihan dr PT.A ke PT .B itu apa saja ya tahapannya ?

B. IUP tidak bisa dialihkan. Yang ada proses biasa namanya take over atau joint operation agreement. Maksudnya nama penerima IUP-nya tetap, hanya nama shareholder atau pengurus bisa dirubah.

A.  Oh begitu , katanya bisa ya karena sekarang IUP statusnya  eksplorasi dan mau ditingkatkan ke IUP  Produksi…

B. Sebenarnya tidak boleh dirubah2 nama PTnya

A. Kata teman saya bilang mudah 2 minggu selesai katanya.

B. Kalau peningkatan IUP dari eksplorasi ke IUP OP kalau nama PTnya sama mungkin saja, sepanjang memenuhi persyaratan IUP OP. Sebenarnya Dirjen Minerba sudah menginformasikan ke Dinas2 ESDM seluruh Indonesia untuk mengirimkan IUP-IUP yang sudah diseleksi oleh Dinas setempat baik IUP Eksplorasi maupun OP untuk dilakukan Rekonsiliasi IUP antara Pusat dan Daerah. Dan sudah diberikan batas waktu 2 bulan lalu, apabila tidak dikirim dan tidak ikut rekonsiliasi maka IUP tersebut akan dilelang. Output dari rekonsiliasi adalah pengumuman status CNC untk mendapatkan sertifikat CNC.
Nah pertanyaannya apakah IUP eksplorasi yg ingin ditingkatkan mjd IUP OP itu sudah diumumkan status CNC-nya? Kalau belum harus dicek statusnya antara Dinas ESDM setempat dan Dirjen Minerba. Sebelum peningkatan IUPnya dilakukan. Agar lebih aman dan hemat biaya. Kalau sudah diumumkan CNC bagus, silakan lanjut. Tapi kalau belum harus dicek dulu statusnya ke Dinas ESDM setempat dan Dirjen Minerba. Takutnya sudah direncanakan untuk dilelang sesuai UU No. 4/2009 ttg Minerba.

A. Terima kasih

(4 Maret 2013)